Indonesia Naik 13 Peringkat dalam UN E-Government Survey, Menpan RB Optimistis Digitalisasi Layanan Publik Terwujud
JAKARTA – Indonesia naik 13 peringkat dalam UN E-Government Survey 2024 dengan meraih peringkat 64 di antara 193 negara anggota PBB. Sebelumnya, Indonesia berada di posisi 77 pada tahun 2022.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menyampaikan capaian tersebut tidak hanya menunjukkan kemajuan transformasi digital pemerintah, tetapi juga untuk memberikan dampak positif bagi pelayanan publik dan partisipasi masyarakat.
“Peningkatan capaian ini merupakan komitmen Indonesia dalam transformasi digital pemerintah melalui pembangunan berkelanjutan. Dan kita selalu optimis, cita-cita bangsa untuk menghadirkan pelayanan publik semakin mudah diakses akan terwujud melalui keterpaduan layanan digital,” kata Azwar Anas di Jakarta, Kamis (19/09), dikutip dari situs menpan.go.id.
Diketahui, berdasarkan hasil survei PBB ditahun-tahun sebelumnya, peringkat Indonesia menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan. Saat pertama Indonesia ikut serta pada tahun 2008, masih di peringkat 106 hingga pada tahun 2018 berada pada peringkat 107.
Lihat juga Dua Bulan Jelang Pemungutan Suara, Pj Walikota Serang Diganti Nanang Saefudin
Peraturan Presiden nomor 95 tahun 2018 tentang SPBE turut mendorong peningkatan signifikan di tahun 2020 meningkat menjadi peringkat 88, tahun 2022 meningkat kembali menjadi peringkat 77, hingga saat ini pada tahun 2024 menjadi peringkat 64. Sehingga sejak penerapan kebijakan SPBE, maka Indonesia telah meningkat signifikan 43 peringkat, yang semula 107 di 2018 menjadi peringkat 64 di 2024.
UN E-Government Survey 2024 mengangkat tema “Accelerating Digital Transformation for Sustainable Development” yang bertujuan membantu negara-negara anggota mengidentifikasi kekuatan dan tantangan masing-masing dalam implementasi pemerintah digital, khusus pada tahun 2024 ini juga sudah memasukkan strategi penerapan kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence) dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dalam survei ini, Indonesia berhasil mencetak skor 0.7991, yang menempatkan Indonesia, untuk pertama kalinya, dalam kategori Very High E-Government Development Index (VHEGDI). (red)
