Kendalikan Inflasi, Pemprov Banten Fokus Stabilisasi Harga Beras
BANTEN – Upaya melakukan stabilisasi harga beras turut dilakukan Pemprov Banten demi terkendalinya inflasi di wilayah Provinsi Banten.
Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar mengaku terus melakukan koordinasi dengan Badan Urusan Logistik (Bulog) dan Pemerintah Pusat terkait kenaikan harga beras.
Al Muktabar menegaskan, Pemprov Banten siap menyalurkan cadangan beras daerah sebanyak 2.139,71 ton dalam dua tahap dari Dana Insentif daerah (DID). Sementara untuk Cadangan Beras Pemerintah Provinsi (CBPP), Provinsi Banten dialokasikan 214,99 ton.
“Tadi kita mengikuti rakor pengendalian inflasi daerah, yang menjadi pembahasan di antaranya terkait komoditi beras. Namun secara keseluruhan inflasi di Provinsi Banten masih berada di bawah nasional,” ungkap Al Muktabar usai Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang dipimpin Irjen Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir secara Virtual di Pendopo Gubernur Banten, KP3B Curug, Kota Serang.
Lihat Juha Pemilu 2024 : ASN Pemprov Banten Wajib Tandatangani Pakta Integritas Jaga Netralitas
Dikatakan, untuk komoditi beras di sejumlah daerah terus mengalami fluktuatif harga. Oleh karena itu pihaknya terus melakukan koordinasi baik kepada Bulog maupun Pemerintah Pusat untuk dapat menekan kenaikan harga beras.
“Tadi juga disampaikan, Bulog akan segera disalurkan beras kepada 21 juta KPM secara nasional. Mudah-mudahan dengan digelontorkan beras itu yang juga disalurkan ke Provinsi Banten dapat mempengaruhi penurunan harga beras,” sambungnya.
Dikatakan, selain bantuan sosial, Bulog juga akan menyalurkan beras ke pasar-pasar melalui kegiatan SPHP. Diharapkan langkah hal itu berpengaruh terhadap harga beras. Banten juga memiliki cadangan beras daerah yang dapat digunakan untuk menekan kenaikan harga beras.
“Kita juga sedang mempersiapkan sidak ke pasar fokus pada komoditi beras, dan Rakor ini kita mengikuti perkembangannya secara nasional,” pungkasnya.
Sementara, Irjen Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir mengatakan, Tim Pengendali Inflasi, baik Pusat maupun di daerah, masih berupaya mengatasi harga pangan, khususnya beras.
Terpisah, Kepala Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang) Provinsi Banten Aan Muawanah menyampaikan pada September hingga Oktober 2023, Pemprov Banten akan menyalurkan beras yang berasal dari Dana Insentif Daerah (DID) untuk 108.289 KPM setara 1.082,89 ton dan 105.682 KPM setara dengan 1.056,82 ton beras dalam rangka stabilisasi harga beras.
Penyalurannya, imbuh Aan, di luar agenda penyaluran bantuan pangan dari Badan Pangan Nasional (BAPANAS),” ujarnya.
Untuk Cadangan Beras Pemerintah Provinsi (CBPP) Banten, lanjut Aan, hingga saat ini tersedia sekitar 214,99 ton yang dapat dikeluarkan bila dalam keadaan yang mendesak akibat kejadian luar biasa. (Adv)
